SOAL
1. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya
merupakan....
a. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan
ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk
konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi
Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
2. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan
Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan
eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga
sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan
palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat
kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota
parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga
kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
3. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan
pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
4. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal
kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara
1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November
1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945
5. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada
masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November
1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
6. Dalam sistem Check and Balances di Indonesia, pihak MPR
mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi pemrintah/ eksekutif
dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/ menolak mnyetujui
perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usulan DPR
d. Memberi pertimbangan dalam
pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi pertimbangan dalam
pemberian amnesti dan abolisi
7. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, sistem
pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
8. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang
terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih
dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program
relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung
dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan
keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak
memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri
dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
9. Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari
sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung
terhambat
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
10. Berikut ini adalah kelebihan pelaksanaan sistem
pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan sistem pemerintahan
negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita
menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan
efisien dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut
trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung
personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai oposisi sehingga antara
pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah saling menjatuhkan
11. Australia merupakan nergara
berbentuk....
a. Monarki konstitional
b.
Federasi
c.
Kesatuan
d.
Republik
e.
Serikat
12. Setiap negara menggunakan sistem
pemerintahan yang berbeda, seperti halnya australia yang menggunakan sistem
pemerintahan....
a.
Presidensial
b. Parlementer
c.
monarki
d.
Kuasipresidensial
e.
Kuasiparlementer
13. Berikut merupakan negara-negara
bagian australia antara lain, kecuali....
a.
New south wales
b.
Victoria
c. Netherland
d.
Queensland
e.
Tasmania
14. Nasional assembly dipilih memalalui
pemilihan umum dengan sistem....
a.
Distrik
b.
Demokrasi
c. Proporsional
d.
Exsecutif
e.
Chief exsecutif
15. Nasional assembly dipilih memalalui
pemilihan umum dengan sistem....
a.
Distrik
b.
Demokrasi
c. Proporsional
d.
Exsecutif
e.
Chief exsecutif
16. Berikut merupakan kelemahan sistem
pemerintahan Parlementer, kecuali....
a.
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan
berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c.
Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet
partai mayoritas
d.
Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman
mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk
menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet
sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
17. Dalam sistem presidensial, yang
menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b.
Presiden bersama dengan DPR
c.
Presiden dan wakil presiden
d.
Kepala negara dengan menteri
e.
Presiden dengan perdana menteri
18. Dasar berlakunya sistem
pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949
adalah...
a.
Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e.
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
19. Dasar berlakunya sistem
pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
adalah....
a.
Undang-Undang Dasar 1945
b.
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c.
Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e.
Dekrit Presiden 1959
20. Dalam sistem Check and Balances di
Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk....
a.
Mengawasi pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b.
menyetujui/ menolak mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usulan DPR
d.
Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi pertimbangan dalam pemberian
amnesti dan abolisi
21. Paham yang berpendapat bahwa yang dikehendaki
Montesquieu adalah hubungan timbal balik antara suatu badan pemerintah dengan
organ yang lain, khususnya legislatif dengan eksekutif, adalah demokrasi yang
representatif dengan sistem ....
a. Presidensial d. Gabungan
A dan C
b. Referendum e. Monarki
c. Parlementer
22. Paham yang berpendapat bahwa badan eksekutif
hanya merupakan badan pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh badan
legislatif, adalah demokrasi yang representatif dengan sistem ....
a. Presidensial d. Monarki
konstitusional
b. Parlementer e. Referendum
c. Gabungan A dan C
23. Pada sistem Pemerintahan Parlementer
kelabilan dapat dikurangi bila sebuah negara menganut sistem kepertaiannya ....
a. partai
tunggal d. dwi partai
b. Multi partai e. dengan kebebasan
c. tri partai
24. Pada sistem pemerintahan Parlementer
Menteri-menteri diangkat, diberhentikan dan harus memper tanggungjawabkan
segala aktivitasnya kepada ….
a. Legislatif d. Partai Politik
b. Presiden e.
Eksekutif
c. Yudikatif
25. Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang
berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
26. Bentuk Negara Afrika Selatan adalah ....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
27. Pemerintahan dan Sistem pemerintahan
negara Afrika selatan adalah ....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
28. Parlemen afrika selatan terdiri dari dua
bagian yaitu ....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. Majelis nasional dan dewan nasional
c. Majelis nasional dan dewan
perwakilan
d. Majelis nasional dan
dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi
29. Pemilu di Afrika Selatan terakhir pada
April 2004, dimana dimenangkan oleh partai ....
a. Partai ANC memenangkan
kursi parlemen
b. Partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
30. Jumlah lembaga
legislative di Afrika Selatan adalah…
A. 310
B. 400
C. 90
D. 410
E. 100
31. Menurut UUD 1945 yang sudah
diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
32. Kelebihan dari sistem pemerintahan
presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang
berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat
mengarah otoriter
b. Jalannya pemerintahan cenderung lebih
stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila
mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan
eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan
rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang
yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
33. Salah satu kelemahan atau keburukan
yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
34. Yang
termasuk parlemen pemerintahan Australia adalah....
A. Gubernur
jenderal
B. Senator
C. Anggota
dewan perwakilan
D. A dan B
benar
E.
A, B dan C benar
35. Parlemen Australia menggunakan
sistem....
A.
Monokameral
B.
Bikameral
C.
Multikameral
D. Campuran
E.
Parlementer
36. Australia menjalankan sistem
parlementer dengan kekuasaan kepala negara dan pemerintahan terpisah. Kepala
negara Australia dijabat oleh....
A. Raja
B. Kaisar
C.
Presiden
D.
Gubernur Jenderal
E. Perdana
Menteri
37. Nasional assembly dipilih memalalui
pemilihan umum dengan sistem....
A. Distrik
B.
Demokrasi
C.
Proporsional
D.
Exsecutif
E. Chief
exsecutif
38. Presiden kulit hitam pertama afrika
selatan,bernama....
A. Kgalema
motlanthe
B.
Nelson mandela
C. F.W. de
klerk
D. Thabo
mbeki
E. Jacob
zuma
39. Afrika selatan merupakadengan
sistem presidensial. Sebagai kepala negara, presiden juga menjabat sebagai
kepala pemerintahan yang dipilih oleh....
A.
National assembly dan nasional council of province
B.
Congreso national dan nasional council of province
C. Dewan
nasional dan dewan daerah serta lokal
D. Camara
de diputados dan senatop
E. Rakyat
dan parlemen
40. Pemilu di afrika selatan dilakukan
setiap....
A. 4 tahun
sekali
B.
5 tahun sekali
C. 6 tahun sekali
D. 7 tahun
sekali
E.
8 tahun sekali
